Meluruskan Stigma Nexus itu Ponsel China

Jakarta - Nexus di Indonesia baru belakangan dikenal oleh kebanyakan. Dahulu, smartphone milik Google ini sering dianggap sebagai ponsel China, karena namanya belum terlalu tenar.

Berangkat dari keinginan memasyaratkan Nexus, Edwin Ferdian dan teman-temannya membentuk Google Nexus Community Indonesia (GNCI).

Edwin yang didaulat menjadi Ketua GNCI mendirikan komunitas ini pada tiga tahun yang lalu melalui jejaring sosial Google+.

"Tujuan dari mendirikan komunitas ini sebenarnya tak lain adalah sebagai wadah berkumpulnya orang-orang pengguna perangkat Nexus," papar Edwin ketika dijumpai detikINET di acara GNCI Gathering di Sky Dinning, Plaza Semanggi, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Tak hanya itu saja, Edwin dan kawan-kawan sebenarnya juga punya misi yang serius, yakni memasyarakatkan perangkat Nexus. "Mungkin sekarang sebagian konsumen sedikit-sedikit tahu apa itu Nexus. Cuma kalau dulu itu..aduuh kurang banget," papar Edwin.

Pengalaman tersebut ia dan teman-temannya rasakan tatkala mengunjungi pusat penjualan ponsel. Banyak yang mengira jika ponsel Nexus yang notabene milik Google itu tak lain ponsel asal Tiongkok.

"Dulu itu kan ponsel Tiongkok masih dianggap sebelah mata, nah itu lah yang terjadi pada Nexus," jelasnya.Next

(tyo/tyo)

00.37 | 0 komentar | Read More

Bos Besar Freeport: Kita Pastikan Bangun Smelter, Siapkan Dana Rp 30 Triliun

Jakarta -Komisaris Freeport McMoran, yaitu James Robert (Jim Bob) Moffet, hari ini menghadiri konferensi pers yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.

Ia menyampaikan keinginan Freeport yang serius dalam pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Terbukti dengan dana sebesar US$ 2,5 miliar akan diinvestasikan.

"Kita pastikan bangun smelter, dana yang disiapkan US$ 2,5 miliar," ungkapnya di Gedung ESDM, Jakarta, Minggu (25/1/2015)

Lokasi lahan yang akan dijadikan tempat berdirinya smelter tersebut adalah milik PT Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur. Diawali dengan uang kesungguhan atau commitment fee sebagai jaminan sebesar Rp 2 miliar.

Sementara teknologi yang akan digunakan adalah milik perusahaan Jepang, Mitsubishi. "Kita akan menggunakan teknologi dari Mitsubishi," sebutnya.

Di samping itu, Freeport juga akan menambah investasi untuk eksplorasi tambang bawah tanah atau underground mining. Nilainya mencapai US$ 15 miliar dan akan direalisasikan dalam waktu dekat.

"Kami akan investasi US$ 15 miliar untuk underground mining," tukasnya.

(mkl/ang)

Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

00.36 | 0 komentar | Read More

Yahoo Indonesia

World leaders pay respects on Saudi day of mourning

More foreign leaders flocked to Saudi Arabia paying their respects to King Salman Sunday, as the normally gridlocked streets of Riyadh turned quiet on a day of mourning for his predecessor Abdullah. Singapore's Home Affairs Minister Teo Chee Hean arrived, as did Venezuelan President Nicolas Maduro, Tanzanian President Jakaya Kikwete, and Libya's internationally-recognised Prime Minister Abdullah al-Thani. From across the Arab and Muslim worlds, from Europe, Asia, and America, presidents, prime ministers and sheikhs have flown in to express condolences. It is a recognition of the Islamic kingdom's power as the world's leading oil exporter, a political heavyweight in a region threatened by extremist violence, and as home to Islam's holiest sites.

00.09 | 0 komentar | Read More

Presiden Jokowi Tersenyum Ditanya Wacana Hak Imunitas KPK

Minggu, 25/01/2015 23:43 WIB

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Jakarta - Presiden Jokowi memerintahkan kepada para jajaran penegak hukum untuk tidak ada kriminalisasi baik di KPK, Polri, atau Kejaksaan. Belakangan ini memang tensi hubungan KPK dan Polri memanas lantaran saling sandera tentang kasus.

KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi kemudian disusul Bareskrim Polri yang menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Selanjutnya Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga ikut dipolisikan.

Publik pun kemudian menyerukan agar ada hak imunitas bagi KPK sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Selama ini hak imunitas baru dimiliki oleh Ombudsman (Pasal 10 UU No 37/2008) dan DPR RI (Pasal 224 UU No 17/2014).

"Mungkinkah KPK juga akan dibekali hak imunitas?" tanya wartawan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015) malam.

Presiden Jokowi hanya tersenyum menanggapi pertanyaan tersebut. Sama halnya ketika ditanya mengenai tenggat waktu penundaan pelantikan Komjen Budi Gunawan.

"Sudah ya, saya masih ada rapat lagi," kata Jokowi.

Diwawancara secara terpisah Mensesneg Pratikno menyatakan bahwa belum ada pembahasan mengenai hal tersebut. Pertemuan malam ini baru menginisiasi tim independen untuk meredakan hubungan KPK-Polri.

"Kita masih dalam tahap diskusi. Belum ada pembicaraan ke arah sana," kata mantan rektor UGM tersebut.

(bpn/rna)

Setelah eksekusi 6 terpidana mati narkoba, dua negara menarik duta besarnya. Bagaimana perkembangan terkini? Simak di sini.

00.07 | 0 komentar | Read More