Jakarta -Pemerintah telah melakukan penawaran peluang investasi pembangunan kilang minyak baru ke pihak asing, termasuk ke Singapura. Namun idealnya yang harus membangun kilang adalah PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN, bukan investor asing.
"Bagaimana mau menghapus mafia minyak, bagaimana ketahanan energi Indonesia terjamin kalau kilang minyak saja diserahkan ke pihak asing," ucap pengamat energi, Kurtubi yang juga anggota Partai Nasdem pendukung Capres Jokowi-JK, kepada detikFinance, Minggu (22/6/2014).
Kurtubi mengatakan pemerintah salah besar jika menyerahkan pembangunan kilang ke investor swasta asing.
"Harus Pertamina yang bangun, asing hanya untuk pasokan minyaknya saja dalam jangka waktu panjang, misalnya menggandeng Arab Saudi, Kuwait atau Irak yang punya minyak mentah banyak," katanya.
Kurtubi menegaskan, bahwa membangun kilang bukanlah investasi yang merugikan, karena jika rugi pasti semua kilang di seluruh dunia pasti sudah tutup dari dahulu.
"Siapa bilang investasi kilang rugi? tidak, saya lulusan bisnis perminyakan di Prancis, saya tahu kalau bangun kilang itu pasti untung, memang untungnya tidak sebesar di sektor hulu migas," ungkapnya.
Ia menyayangkan jika ada pejabat pemerintahan yang mengungkapkan kalau bangun kilang minyak rugi, pemerinntah dan Pertamina tidak punya uang untuk bangun kilang minyak. Menurut Kurtubi orang tersebut patut dicurigai karena bisa saja bagian dari jaringan mafia minyak yang ingin Indonesia tidak membangun kilang, agar Indonesia terus impor BBM.
"1 liter BBM itu jauh lebih mahal dibandingkan 1 liter minyak mentah, sudah pasti bangun kilang itu untung, kalau ada yang bilang tidak untung, maka kita patut curiga mereka bagian dari mafia minyak," tutupnya.
Seperti diketahui, untuk membangun kilang dengan kapasitas 1 x 300.000 barel per hari dibutuhkan dana Rp 300 triliun. Faktanya, pemerintah telah menghapus dana studi kelayakan kilang minyak pada 2014 sebesar Rp 200 miliar, untuk menyerahkannya ke pihak swasta atau asing.
Masalah pembangunan kilang baru dan mafia minyak menjadi pembicaraan hangat dalam dialog Cawapres No 2, Jusuf Kalla, dengan para pengusaha di bawah Kadin, akhir pekan lalu.
(rrd/hen)Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
