Pantauan detikFinance di SPBU Coco (Company Owned, Company Operated) atau milik Pertamina di kawasan Kuningan, Jakarta belum terlihat penggunaan sistem SMP. Di SPBU tersebut belum menerapkan sistem deteksi penggunaan BBM bersubsidi karena tak ada instruksi dari manajemen Pertamina.
"Ya kita sih nunggu instruksi dari atas, kalau alatnya belum pakai sekarang," kata seorang petugas SPBU COCO Pertamina di kawasan Kuningan yang tak mau disebutkan namanya kepada detikFinance, Minggu (7/4/2013).
Menurut pegawai tersebut, saat ini Pertamina masih menggunakan sistem manual untuk melakukan pengendalian distribusi ВВМ bersubsidi. "Kita masih manual. Kalau yang plat merah (mobil) sudah nggak ada. Paling yang RFS (jenis plat mobil pemerintah), mobil-mobil dinas masih banyak yang pakai. Tapi kita ya nggak bisa ngelarang juga," ujarnya.
Ia merinci, pihaknya hanya bisa melarang penggunaan ВВМ bersubsidi hanya pada kendaraan yang menggunakan stiker khusus atau plat merah saja. "Imbauan dari atas baru itu. Kendaraan dinas BUMD dan BUMN sama yaang pakai stiker," katanya.
Ia menyebutkan, beberapa jenis kendaraan yang dilarang menggunakan ВВМ bersubsidi, diantaranya kendaraan dinas pemerintah, kendaraan dinas Polri dan TNI, mobil barang roda 4 yang meliputi pengangkut hasil pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Kecuali perkebunan rakyat kurang dari 25 hektar, pertambangan rakyat, komoditas bantuan, hutan kemasyarakatan, dan hutan rakyat.
"Pengecualian roda 4 yaitu mobil ambulance, jenazah, pemadam kebakaran dan pengangkut sampah," rincinya.
Pihak Pertamina berencana melakukan penerapan SMP termasuk pemasangan RFID namun belum dilakukan. Perseroan beralasan belum ada payung hukum sebagai dasar langkah perseroan melakukan tindakan tersebut.
"Kita tunggu aturan dari pemerintah dulu, karena yang kita pasang juga di kendaraan milik pribadi, jika tanpa dasar hukum kita bisa dituntut yang punya mobil kok masang-masang alat di mobil miliknya," kata Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mundakir Minggu (7/4/2013).
Sistem SMP ini nantinya dapat merekam data transaksi penjualan BBM yang terdiri dari transaksi penjualan per produk, per di spenser, per nozzel, per periode waktu, lokasi SPBU dan jumlah transaksi.
Sistem ini juga akan mendata transaksi pelanggan yang terdiri dari identitas kendaraan pelanggan (Nopol), identitas pelanggan (nama dan alamat), perilaku pembelian pelanggan (volume, waktu, frekuensi pembelian , lokasi SPBU dan lainnya). Pada fase ini sudah bisa dilakukan pengendalian BBM subsidi secara terbatas.
Namun jika pemerintah ingin menerapkan aturan pengendalian BBM subsidi ke kendraan pribadi (plat hitam) nantinya Pertamina akan memberikan setiap kendaraan "smart card" yang berisi volume kuota konsumsi BBM subsidi bulanan.
Top-up kuota akan dilakukan secara otomatis oleh sistem setiap bulan, jika kuota sudah habis sebelum masanya, konsumen tidak bisa mengisi BBM subsidi atau dapat mengkonsumsi BBM non subsidi. Menurut Ali, jika ini dilakukan oleh Pertamina, maka perlu adanya dukungan dari Pemerintah.
(hen/hen)
Anda sedang membaca artikel tentang
Rencana Pemasangan RFID di Mobil Pribadi, Pegawai SPBU Pertamina Tunggu Perintah
Dengan url
http://cleanheartsminds.blogspot.com/2013/04/rencana-pemasangan-rfid-di-mobil.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Rencana Pemasangan RFID di Mobil Pribadi, Pegawai SPBU Pertamina Tunggu Perintah
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Rencana Pemasangan RFID di Mobil Pribadi, Pegawai SPBU Pertamina Tunggu Perintah
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar